17+8 TUNTUTAN RAKYAT

Transparansi. Reformasi. Empati.

0 / 17
TERLAKSANA DALAM 1 MINGGU
TENGGAT: 5 SEPTEMBER 2025
0 / 8
TERLAKSANA DALAM 1 TAHUN
TENGGAT: 31 AGUSTUS 2026

DALAM 1 MINGGU

TENGGAT: 5 SEPTEMBER 2025

Tugas Presiden Prabowo

1
Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
BELUM
2
Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
PROSES

Tugas Dewan Perwakilan Rakyat

3
Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).
PROSES
4
Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).
PROSES
5
Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).
BELUM

Tugas Ketua Umum Partai Politik

6
Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
PROSES
7
Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
BELUM
8
Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.
PROSES

Tugas Kepolisian Republik Indonesia

9
Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
BELUM
10
Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
BELUM
11
Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.
BELUM

Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia)

12
Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
BELUM
13
Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
BELUM
14
Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
PROSES

Tugas Kementerian Sektor Ekonomi

15
Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.
PROSES
16
Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
PROSES
17
Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
PROSES

DALAM 1 TAHUN

TENGGAT: 31 AGUSTUS 2026
1
Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran

Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tingkatkan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN.

PROSES
2
Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif

Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagai mana mestinya.

BELUM
3
Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil

Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.

PROSES
4
Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor

DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.

PROSES
5
Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis

DPR harus merevisi UU Kepolisian. Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.

BELUM
6
TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian

Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.

BELUM
7
Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen

DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas.

BELUM
8
Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan

Tinjau serius kebijakan PSN & prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh, evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN.

BELUM
17+8 TUNTUTAN RAKYAT
Transparansi. Reformasi. Empati.

Situs ini dibuat sebagai sarana pemantauan independen pelaksanaan tuntutan rakyat.

Pembaruan status dilakukan berdasarkan informasi publik dan laporan media.

Terakhir diperbarui: 4 September 2025

17+8 tuntutan ini adalah rangkuman* atas berbagai tuntutan dan desakan yang beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir, di antaranya:

  • Tuntutan 7 hari @salsaer @jeromepolin @cherylmarella hasil rembukan jutaan suara rakyat di kolom komentar & Instagram Story.
  • Desakan 211 organisasi masyarakat sipil yang dipublikasi melalui website YLBHI
  • Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
  • Pernyataan Sikap Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI
  • Pernyataan Sikap Center for Environmental Law & Climate Justice Universitas Indonesia
  • Tuntutan Demo Buruh 28 Agustus 2025
  • 12 Tuntutan Rakyat Menuju Reformasi Transparansi & Keadilan oleh Reformasi Indonesia di Change.org yang sudah menerima lebih dari 40.000 dukungan

Rangkuman ini berupaya menangkap esensi dari berbagai sumber referensi di atas dan mungkin tidak mengikutsertakan seluruh detil secara utuh. Rangkuman ini juga tidak bermaksud mengesampingkan tuntutan-tuntutan lain yang mungkin juga beredar di waktu yang sama.

#ResetIndonesia

Sebarkan kesadaran perjuangan

Ayo bantu sebarkan kesadaran akan perjuangan ini dengan membagikan gagasan-gagasan serta karya-karya di bawah ini

*kami akan terus berusaha menambah isi bagian ini
17+8 Tuntutan Rakyat - Bijak Memantau

Tuntutan 17 + 8 ini adalah hasil rangkuman dari beragam pihak, yang bisa jadi guideline pemerintah untuk nentuin mau mulai dari mana buat berbenahโ€ผ๏ธ

Brave Pink Hero Green 1312

Privacy-first duotone photo editor. Transform images with pink highlights and green shadows, all processing in your browser.